skripsi polantas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan

tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,

pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi

atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum

dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu

lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas

banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses

produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak

pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga

mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang

telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakankebijakan

pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM,

STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen

Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya.

Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan

menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e

dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu

lintas sebagai suatu : “urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan

rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut, diperinci pada pasal 12, meliputi

9 hal yakni :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor

2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan

angkutan jalan

4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan

angkutan jalan.

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas

6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan

kecelakaan lalu lintas.

7. Pendidikan berlalu lintas

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan

berorientasi pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas

dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat,

berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan

hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Polri sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi

pada pelayanan untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan

harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri, memerlukan berbagi pembenahan.

Pembenahan tersebut antara lain mencakup bidang administrasi.

Pelayanan kepada publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan

khususnya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara diantaranya

adalah memberikan pelayanan pembuatan SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) penerbitan

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

) dan TNKB ( Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) kepada masyarakat.

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada

seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani,

memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendarakan bermotor.

BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri

sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Fungsi SIM :

• Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seorang pengendara

• Sebagai alat bukti telah menempuh ujian ketrampilan mengemudi dan teori

• Sebagai sarana dan upaya paksa dalam hal bila terjadi pelanggaran lalu lintas

• Sebagai sarana pelayanan masyarakat

BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Spesifikasi Teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB

dapat disamakan sebagai certificate of ownership yang disempurnakan dan

merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau

tanggungan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

STNK atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti pendaftaran

dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identifikasi dan kepemilikan

yang telah didaftar. STNK diterbitkan oleh Samsat ( Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap ) yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 (tiga)

instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja. STNK

berfungsi :

• Sebagai sarana perlindungan masyarakat

• Sebagai sarana pelayanan masyarakat

• Sebagai deteksi guna membentuk langkah selanjutnya jika terjadi pelanggaran

• Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.

TNKB atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau biasa disebut plat

nomor dibuat untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor yang berlalu-lintas di jalan

umum. Biasanya setelah membeli kendaraan, disertai dengan STNK, BPKB, dan TNKB ( Plat Nomor ), terbuat dari bahan plat aluminium ketebalan 1 mm dengan dua

baris tulisan, baris pertama menunjukkan huruf kode wilayah, angka nomor polisi,

dan huruf akhir seri wilayah. Sedangkan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun

masa berlaku. Ukuran plat nomor untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 adalah 250 x

105 mm, untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah 395 x 135 mm. Garis pembatas

antara baris pertama dan baris kedua lebarnya 5 mm. Pada sudut kanan atas dan kiri

bawah terdapat tanda cetakan lambang Polisi Lalu Lintas dan pada bagian sisi kanan

dan kiri bertuliskan “DITLANTAS POLRI” (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI)

yang merupakan hak paten pembuatan plat nomor.

Warna plat nomor ditentukan sesuai penggunaannya, ditetapkan sebagai berikut :

• Kendaraan pribadi : Warna dasar hitam dengan tulisan putih.

• Kendaraan umum : Warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

• Kendaraan milik pemerintah : Warna dasar merah dengan tulisan putih.

• Kendaraan untuk transportasi dealer : Warna dasar putih dengan tulisan

merah.

• Kendaraan Corps Diplomatik : Warna dasar putih dengan tulisan hitam.

• Kendaraan Staff Operasional Corps Diplomatik : Warna dasar hitam dengan

tulisan putih berformat khusus.

Registrasi kendaraan bermotor berkaitan erat dengan scientific crime

investigation, maupun kesatuan data base finger print untuk kepentingan identifikasi

pemiliki SIM, juga memiliki kaitan dengan investigasi kriminal. Demikian juga

dalam hal manajemen operasional lalu lintas, Polri menjadi bagian yang penting dan menentukan guna terwujudnya sistem transportasi publik yang aman, nyaman dan

lancar.

Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas bersentuhan langsung dengan

masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai sasaran

berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian

masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan

sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi,

akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka good

government (pemerintahan yang bersih).

Sistem administrasi yang dipakai adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap (disingkat Samsat), atau dalam bahasa Inggris one roof system, adalah suatu

sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan

kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Contoh:

dari Samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.Samsat

merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan

Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK

dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke

kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama

Samsat.

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan

Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor

Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di

lingkungan Satlantas atau Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing

provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten atau kota.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah

perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pelayan masyarakat telah menjadi

agenda reformasi kepolisian. Daya kritis masyarakat sipil terhadap kinerja dan citra

kepolisian adalah cerminan kuatnya aspirasi dan tuntutan atas hak-hak masyarakat.

Dengan demikian seluruh pembahasan di atas, penulis akan memberikan gambaran

tentang “Peranan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam

Memberikan Pelayanan Admnistrasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus

Kendaraan Bermotor)”.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih dahulu

perlu dirumuskan hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian.

Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang keadaan sesuatu,

sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif.

Beranjak dari uraian diatas, maka penulis mencoba membuat perumusan

masalah yakni : “Bagaimanakah peranan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan admnistrasi kepemilikan kendaraan

bermotor (studi kasus kendaraan bermotor)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak

dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah

untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun yang

menjadi tujuan penelitian ini adalah : ”Bagaimana peranan Direktorat Lalu Lintas

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan admnistrasi

kepemilikan kendaraan bermotor (studi kasus kendaraan bermotor)?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan

sumbangan pemikiran dan kerangka acuan untuk dimanfaatkan dalam

memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat.

2. Dapat memajukan pelayanan Polisi lalu lintas sehingga kerumitan dan persoalan

dapat terjawab baik dari pihak kepolisian ataupun masyarakat.

3. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat dan

perusahaan atau instansi yang bersangkutan.

4. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas

Sumatera Utara.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan

adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Dan untuk menegakkan aturan tersebut,

mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial

dalam masyarakat diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang

adil salah satunya adalah polisi (Suparlan;1999). Menurut Rahardjo, 2000 :”Sosok

Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”.

Dengan prinsip tersebut di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang

cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang

tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang

bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka

terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya

ke dalam tugas-tugasnya).

Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom

masyarakat, penegakkan hukum,mempunyai tanggung jawab khusus untuk

memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk

tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota

masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar:

1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu

gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan

sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut

(Suparlan: 1999).

Polisi lalu lintas sebagai polisi sipil yang demokratis dan diakhiri dengan

kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan acuan atau strategi membangun citra

Polisi RI pada umumnya dan polisi lalu lintas khususnya. Polisi sipil yang modern

dan demokratis adalah polisi yang mengedepankan kemampuan pengetahuannya

dalam menciptakan, memelihara dan memperbaiki keteraturan sosial (Kamtibmas).

Pola pemolisiannya lebih mengedepankan pencegahan, dan upaya-upaya

membereikan pencerahan kepada masyarakat untuk berperan serta. Dan penilaian

keberhasilan polisi bukan semata-mata pada pengungkapan kasus atau crime fighter,

tetapi adalah pada maintenance order atau restorative order. Sehingga dalam pemolisiannya dapat berjalan secara efektif dan dapat

diterima atau cocok dengan masyarakatnya (sesuai dengan corak masyarakat dan

kebudayaannya), diperlukan gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dan

untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi (problem solving policing).

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan

tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,

pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi

atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum

dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu

lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas

banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses

produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak

pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga

mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polisi RI di masa depan (yang

telah dibahas di atas).

Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakankebijakan

pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM,

STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. BPKB adalah buku yang

dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan

kendaraan bermotor. BPKB dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang

disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh

yang bersangkutan. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi

pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service

juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan

keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya.

BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Penerbitan BPKB dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Spesifikasi Teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB diberikan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dalam

bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,

terutama yang berkaitan dengan penyelidikan atau penyidikan pada kasus

pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga

mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara

lain melalui registrasi dan identifikasi lalu lintas atau pendaftaran Kendaraan

Bermotor. Disamping itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana

tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 175 PP No.44 Tahun

1993 disebutkan bahwa “sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan

diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”. Untuk itu perlu diambil

langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan

BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.

Urutan pembuatan mekanisme pendaftaran BPKB baru adalah Pemohon

(dengan persyaratan lengkap), lalu menuju loket pendaftaran atau penelitian

persyaratan setelah itu diregistrasi BPKB dan registrasi STNK. Pada penulisan BPKB

ada yang dinamakan verifikasi atau dilihat kelengkapan syarat-syaratnya lalu

penandatanganan berkas dan berkas tersebut dipisahkan atau BPKB dan Arsdok.

Selesai pembuatan BPKB diserahkan kepada pemilik yang bersangkutan.

1.5.2. Manajemen Pelayanan

Menurut Manullang (1985 : 17) mendefenisikan manajemen sebagai : ”Seni

dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusun, pengarahan dan pengawasan

daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih

dahulu”. Sementara gibson, Donelly dan Ivancevich (1996 : 4) defenisi manajemen

sebagai : ”Suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk

mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa

dicapai apabila satu individu bergerak sendiri”.

Dua defenisi tersebut di atas kelihatannya berbeda, tetapi apabila dicermati

pada prinsipnya adalah sama. Yang dimaksudkan dengan proses oleh Gibson,

Donelly dan Ivancevich sebenarnya adalah penerapan ilmu dan seni sebagaimana

dimaksudkan oleh Manullang. Sedangkan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan

dan pengawasan oleh Gibson dan kawan-kawan tersebut sebagai mengkoordinasikan

berbagai aktivitas lain. Sama halnya dengan defenisi manajemen, defenisi pelayanan

sangat banyak. Defenisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos (1990: 27) bahwa :

”Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat

mata (tidak dapat di raba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara

konsumen dengan karyawan atau lain-lain yang disediakan oleh perusahaan yang

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Menurut

Nurcholish (2005: 178) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang

mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar

dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan Good Govermance, tuntutan

akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah juga

telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan, seperti

misalnya pelayanan prima, dan standar pelayanan minimal. Akan tetapi perbaikan

kualitas masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan pelayanan untuk

mengkaji hal tersebut dan mengembangkan suatu model manajemen pelayanan yang

responsif dan akuntabel.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN)

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakikat

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang

merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa,

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas pelayanan sebagai berikut

(Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003) :

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

1.5.3. Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

Kultur

Organisasi

Penggunaan

Jasa

SDM

Pelayanan

Sistem

Pelayanan

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dalam pelaksanaan peraturan dan

perundang-undangan. Profesionalisme dalam pelayanan publik ini sangat dibutuhkan.

Artinya ada akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan sehingga etos

kerja dan budaya pelayanan merupakan cara dan kiat menciptakan pelayanan yang

memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur

negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Menurut Nurmandi

(1999: 14) Pelayanan publik mempunyai beberapa ciri yaitu :

a. Tidak dapat memilih konsumen, artinya setiap masyarakat yang datang dan

membutuhkan pelayanan harus diperlakukan secara baik

b. Peranannya dibatasi oleh undang-undang, artinya dalam menjalankan tugas

melayani kepentingan masyarakat, tetap ada norma, aturan dan ketentuan

yang menjadi batas dan dasar.

c. Politik menginstitusionalkan konflik, artinya berbagai konflik dan

permasalahan yang terjadi sering merupakan dampak dari politik

d. Pertanggungjawaban yang kompleks, karena mengatasnamakan negara maka

dalam pelayanan publik ada berbagai prosedur yang tetap harus dijalankan

e. Sangat sering diteliti

f. Semua tindakan harus mendapat justifikasi

g. Tujuan atau output sulit diukur atau ditentukan.

1.5.3.1. Pelayanan Umum Yang Prima

Pelayanan umum atau pelayanan publik yang prima berarti pelayanan yang

bermutu. Untuk meningkatkan mutu, berarti meningkatkan keprimaan. Oleh karena

itu, hakekat dari pelayanan umum yang prima menurut B. Boediono ( 1999:63)

adalah :

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah di bidang pelayanan umum

b. Mendorong upaya mengefektifkan system dan tatalaksana pelayanan sehingga

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna (efisien dan

efektif).

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi

masyarakat yang mempunyai prinsip :

a. Kesederhanaan

Yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

• Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik

• Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan atau persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan

publik

• Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam waktu kurun waktu

yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik di terima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian

hukum

f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau jabatan yang ditunjuk

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja pendukung lainnya yang

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta

memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyaman

Lingkungan pelayanan herus tertib, teratur, desediakan ruang tunggu yang

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Sumber : Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara RI 2003.

Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang prima

adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap

memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu

:

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

pemerintah di bidang pelayanan umum.

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil.

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.5.3.2. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, Keputusan Menteri pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan adanya empat pola pelayanan

yaitu :

a. Fungsional

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan

tugas, fungsi dan kewenangannya.

b. Terpusat

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan

berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggaraan pelayanan terkait

yang bersangkutan.

c. Terpadu

Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dapat dibedakan menjadi dua

yaitu :

1. Terpadu Satu Atap

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses

dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah

dekat dengan masyarakat tidak perlu diatapkan.

2. Terpadu Satu Pintu

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang

meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan

dilayani melalui satu pintu.

d. Gugus Tugas

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas

ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan

tertentu.

Selain pola pelayanan sebagaimanan yang telah disebutkan di atas, instansi

yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan

pelayanan sendiri dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi

peningkatan pelayanan publik. Pengembangan pola penyelenggaraan pelayanan

publik dimaksudkan mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam

pedoman ini.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan yakni :

1. Kepentingan umum

Adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya, tidak

mensyaratkan beban tertentu. kepentingan yang harus didahulukan dari

kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi

pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

2. Kepastian hukum

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan. keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok,

maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh

aturan hukum.

3. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,

gender dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.

5. Keprofesionalan

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu

bidang

6. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata dan tidak melihat

dari strata sosial masyarakat tersebut.

8. Keterbukaan

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah

diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

9. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi

kelompok tertentu.

11. Rentan

Pelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan

keridakpercayaan masyarakat.

12. Ketepatan waktu

Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

oleh unit penyelenggara pelayanan.

13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan

informatika.

1.5.3.3. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar

pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan Menurut

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya

meliputi:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan;

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara

pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang

dibutuhkan.

Selama ini berbagai hal yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelayanan

kepada publik antara ain:

1. Ketersediaan fasilitas pendukung pemberian pelayanan yang baik

2. Prosedur kerja yang cenderung panjang dan berbelit-belit yang dikeranakan

adanya suatu ketentuan yang sudah tersurat.

3. Kemampuan kerja aparat yang masih belum maksimal

4. Mental kerja karyawan yang berorientasi pada materi semata

5. Pendapatan karyawan yang tidak memadai yang menjadi factor pendorong

melakukan tindakan suap.

1.6. Kerangka Konsep dan Operasional Variabel

1.6.1. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstarkasi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan

atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau

individu tertentu (Singarimbun, 1989 : 34). Dalam penelitian ini, penulis memberikan

batasan masing-masing konsep yang akan digunakan. Tujuan dari defenisi konsep

adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda

atau tumpang tindih atas variabel yang menjadi objek penelitian. Adapun defenisi

konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah adalah upaya-upaya yang

dilakukan oleh organisasi pelaksana pemerintah dalam rangka melaksanakan

pelayanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat. Dalam hal ini

adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur Negara khususnya

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Pelayanan administrasi, adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang

terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam hal ini

adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pemakai jasa dari Direktorat

Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1.6.2. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian, merupakan penjabaran lebih jauh tentang

konsep-konsep penelitian yang ada, Penelitian ini menggunakan variabel tunggal,

adapun variabel dalam penelitian ini adalah tentang “Peranan Direktorat Lalu Lintas

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Memberikan Pelayanan Admnistrasi

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kendaraan Bermotor)”. Maka

indikator-indikator antara lain :

Tabel 1

Indikator-indikator yang berkaitan dalam pelayanan administrasi

Variabel Tunggal

1. Kepentingan Umum

2. Kepastian Hukum

3. Kesamaan Hak

4. Keseimbangan Hak dan

Kewajiban

5. Keprofesionalan

6. Partisipatif

7. Persamaan Perlakuan atau

diskriminasi

8. Keterbukaan

9. Akuntabilitas

10. Fasilitas dan perlakuan

khusus bagi kelompok

11. Rentan

12. Ketepatan waktu

13. Kecepatan, kemudahan

dan kejangkauan

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17887/5/Chapter%20I.pdf